KASUS YANG DITANGANI OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU No.5/1999 tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.

KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pewakilan Rakyat. Komisi yang diresmikan pada 7 Juni 2000 ini terdiri atas sebelas anggota – termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua – yang pengangkatannya atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan selama lima tahun.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalaui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan tujuan yang sama, KPPU juga berupaya mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak
terbatas, yang memang menjadi hak mereka. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KPPU kerap menangani masalah praktek monopoli dan persaingan usaha salah satunya adalah kasus Chevron yang terjadi pada tahun 2013, berikut ini beritanya:

Gara-Gara Diskriminasi, KPPU Hukum Chevron Rp2,5 Miliar

Jangan anggap enteng sebuah typo error alias kesalahan ketik. Apalagi jika typo error tersebut berkaitan dengan dokumen tender. Buktinya, gara-gara salah ketik, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat Chevron Indonesia Company harus merogoh kocek sangat dalam demi membayar harga kesalahan tersebut, yaitu senilai Rp2,5 miliar.

Kesalahan tersebut ditemukan KPPU karena sebuah laporan tentang dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh Chevron kepada PT Wood Group Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kesalahan penting Chevron di mata KPPU adalah mengubah titel “senior” untuk titel “lead” dalam Formulir Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour. Adapun alasan Chevron mengubah titel tersebut lantaran typo error alias salah ketik semata. Namun, KPPU tidak dapat menerima alasan tersebut. Menurut KPPU, hal tersebut bukanlah typo error semata.

KPPU melihat ada tiga titel yang menggunakan posisi “senior” dan “lead”, yaitu Pipeline Senior Engineer (Deepwater), Pipeline Senior Engineer (Shallow Water), dan Lead Flow Assurance Engineer. Dan majelis melihat tiga titel tersebut memiliki posisi “senior” dan “lead’. Padahal untuk posisi “senior” dan “lead” adalah dua istilah yang berbeda.

Dua istilah posisi ini juga tercantum dalam Proposed Organisation Chart dan TabelMinimum Key Personnel. Namun, majelis menemukan tiga titel yang tercantum dalamProposed Organisation Chart berada dalam level yang sama. Atas kekeliruan ini, majelis berpandangan akan terjadi pemahaman yang berbeda antara PT Worley Parsons Indonesia sebagai pemenang tender dengan PT Wood Group Indonesia. Alhasil, pemahaman yang berbeda tersebut juga akan memberikan konsekuensi yang berbeda pula pada saat Chevron melakukan evaluasi komersial yang berakibat gugurnya Wood Group.

Selain itu, diskriminasi lain yang dilakukan Chevron adalah tidak diatur dan dijelaskannya secara detail mengenai metode evaluasi komersial kepada peserta tender. Chevron tidak pernah menjelaskan kepada peserta bahwa kepatuhan dan konsistensi dokumen penawaran teknis dan penawaran komersial dapat mendiskualifikasikan peserta. Tindakan ini juga telah merugikan Wood Group. Hal ini dikarenakan, Chevron telah menggugurkan Wood Group lantaran dianggap tidak konsisten dalam mengajukan penawaran komersial dengan Komitmen Teknis meskipun Wood Group mengajukan penawaran harga terendah.

Selain dituding diskriminasi, Chevron juga dilaporkan telah melakukan persekongkolan dengan PT Worley Parsons Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999. Persekongkolan tersebut terkait dengan pengaturan pemenang untuk tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No C732791) di Lingkungan Chevron.

Akan tetapi, KPPU memutuskan untuk meloloskan Chevron dari tudingan bersekongkol. Soalnya, KPPU tidak menemukan bukti yang kuat atas tudingan tersebut. Bahkan, KPPU menyatakan investigator telah keliru dalam memahami diskualifikasinya PT Wood Group Indonesia.

Untuk diketahui, investigator KPPU menyatakan bahwa Chevron terbukti bersekongkol untuk memenangkan PT Worley Parsons Indonesia. Hal ini terlihat dari dua cara yang dilakukan Chevron, yaitu dari pemberian CTR Man Hour pada pre-bid meeting tertanggal 7 April 2010 dan pemberian Hypothetical Man Hour.

Menurut investigator, CTR Man Hour yang diberikan kepada seluruh peserta tender dalam amplop tertutup tersebut telah diisi untuk PT Worley Parsons Indonesia. Sementara itu, peserta tender lain hanya memperolah CTR Man Hour yang masih kosong. Namun, hal ini dibantah oleh Chevron dan PT Worley Parsons Indonesia. Mereka mengatakan CTR Man Hour tidak diberikan dalam amplop tertutup dan belum diisi. Atas hal ini, Majelis Komisi tidak sepakat dengan investigator dan menyatakan tidak terdapat bukti yang meyakinkan.

Begitu pula dengan Hypothetical Man Hour. Investigator menyimpulkan bahwa Chevron telah memberikan Hypothetical Man Hour yang telah terisi mengenai distribusi ekspatriat dan nasional kepada PT Worley. Namun, Chevron tidak melakukan hal yang sama kepada peserta tender yang lain. Akan tetapi, atas hal ini, lagi-lagi Majelis Komisi tidak sependapat dengan investigator lantaran tidak ada cukup bukti yang meyakinkan.

“Menyatakan Chevron Indonesia Company melanggar Pasal 19 huruf d dan memerintahkan untuk membayar denda sebesar Rp2,5 miliar,” putus ketua majelis Komisi,Nawir Messi,dalam persidangan, Kamis (16/5).

Sementara itu, kuasa hukum Chevron, Stephanus Heryanto enggan berkomentar kepada wartawan. “No Comment, ya,” ucapnya sambil tersenyum.

ANALISIS:
Dari kasus diatas dapat dianalisis bahwa kesalahan yang dilakukan Chevron merupakan kesalahan yang sangat fatal sehingga menyebabkan Chevron melanggar pasal 19 huruf d, adapun pasal 19 huruf d berbunyi: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.” Akibat dari melanggar pasal tersebut maka Chevron harus membayar denda yang begitu besar.

Sumber:

  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha
  2. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51961a21c81b5/gara-gara-diskriminasi–kppu-hukum-chevron-rp2-5-miliar
Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: